Sekilas tentang Gudang Berikat

FASILITAS GUDANG BERIKAT (GB)

Gudang Berikat adalah salah satu bentuk fasilitas dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dijalankan atau diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Yang dimaksud dengan Gudang Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk dikeluarkan kembali dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Kegiatan menimbun tersebut juga dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, atau pemotongan terhadap barang impor yang ditimbun. Jika selain menimbun, perusahaan juga melakukan kegiatan lain terhadap barang, tapi selain yang sudah disebutkan di atas, maka tidak layak untuk diajukan sebagai Gudang Berikat, lebih cocoknya adalah Kawasan Berikat.

Selain mendapatkan penangguhan bea masuk, kepada Gudang Berikat juga diberikan fasilitas kemudahan pelayanan perijinan, kemudahan pelayanan kegiatan operasional dan kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya. Terhadap Gudang Berikat juga dapat dilakukan pemeriksaan pabean dalam rangka pengawasan, namun dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.

Gudang Berikat termasuk ke dalam Tempat Penimbunan Berikat (TPB), lebih dari itu dia juga merupakan kawasan pabean sehingga sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Dengan demikian, pada Gudang Berikat akan ditempatkan Petugas Bea dan Cukai untuk mengawasi dan memberikan pelayanan. Oleh karenanya di Gudang Berikat juga harus disediakan tempat, sarana dan prasarana untuk Petugas Bea dan Cukai.

Gudang Berikat dapat berbentuk:

  1. Gudang Berikat Pendukung Kegiatan Industri, yaitu Gudang Berikat yang menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada industri di dalam daerah pabean atau Kawasan Berikat. Industri yang dimaksud dapat berupa: manufaktur, pertambangan, alat berat, atau industri jasa perminyakan;
  2. Gudang Berikat Pusat Distribusi Khusus Toko Bebas Bea, yaitu Gudang Berikat yang menimbun dan mendistribusikan barang impor ke Toko Bebas Bea; atau
  3. Gudang Berikat Transit, yaitu Gudang Berikat yang menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean.

Ada 3 (tiga) subjek terkait dengan Gudang Berikat, antara lain:

  1. Penyelenggara Gudang Berikat, yaitu pihak yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan kawasan berikat, izinnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan mempunyai masa berlaku ijin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  2. Pengusaha Gudang Berikat, yaitu pihak yang melakukan kegiatan pengusahaan Gudang Berikat, izinnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan mempunyai masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
  3. Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN GUDANG BERIKAT

Suatu bangunan, tempat atau kawasan dapat diajukan sebagai Gudang Berikat dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
  2. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain;
  3. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
  4. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang;
  5. Telah melewati masa 10 (sepuluh) tahun sejak menjalani hukuman pidana atau penetapan pailit, jika perusahaan pernah melakukan tindak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  6. digunakan untuk menimbun barang yang hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean atau Kawasan Berikat, didistribusikan ke Toko Bebas Bea, atau diekspor.

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Gudang Berikat dan ijin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Lampiran yang dipersyaratkan untuk Penetapan Gudang Berikat dan masing-masing ijinnya (Penyelenggara, Pengusaha atau PDGB) berbeda satu sama lain dan telah ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Gudang Berikat. Namun secara sinngkat dapat dirangkum sebagai berikut:

  1. surat izin tempat usaha;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. bukti kepemilikan atau penguasaan, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 5 (lima) tahun untuk penyelenggara Gudang Berikat dan 3 (tiga) tahun untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;
  4. peta lokasi dan tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
  5. denah lokasi dan tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  7. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR);
  8. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
  9. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
  10. bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
  11. dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait; dan
  12. daftar isian yang dapat dilihat pada peraturan yang mengatur tentang Gudang Berikat.

Sedangkan khusus untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB lampiran persyaratan ditambah dengan:

  1. fotokopi surat izin usaha perdagangan dan industri;
  2. fotokopi Kartu Angka Pengenal Impor (API);
  3. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat;
  4. daftar perusahaan tujuan distribusi barang yang ditimbun di Gudang Berikat;
  5. kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri; dan
  6. kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea; dan
  7. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki perusahaan.

Berkas yang diajukan oleh perusahaan kepada kantor pelayanan harus ditolak atau diteruskan ke Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan kemudian Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Untuk lebih jelasnya, perihal Gudang Berikat ini dapat dilihat dalam peraturan sebagai berikut:

  1. PP 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
  2. PMK 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat
  3. PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat

~ Pak Giman ~

Advertisements

Penetapan HS Code sebelum import

Pertanyaan , saya melakukan importasi barang 2 shipment. Yang satu lancar, yang satu kok kena notul ya, katanya salah HS code-nya. Padahal barangnya sama dan saya beritahukan dengan HS code yang sama? Harusnya hal ini tidak terjadi. Tapi memang dimungkinkan adanya 2 penetapan HS yang berbeda untuk satu barang yang sama, apalagi oleh dua petugas yang berbeda. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini, silakan mengajukan PKSI – Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor.

Klasifikasi barang bukanlah ilmu pasti, banyak yang harus dipelajari untuk bisa menetapkan HS Code suatu barang. Dasar aturan yang digunakan adalah 6 “pasal” KUM-HS. Selain itu ada catatan bagian dan catatat bab. Belum lagi Explanatory Note yang saya sendiri kadang pusing bacanya. Klasifikasi atau penggolongan barang ini sangat mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, bergantung dari identifikasi yang dilakukannya. Sebagai contoh: atas suatu barang, satu petugas bisa bilang bahwa itu adalah tekstil yang diresapi sedang yang lain akan bersikeras bahwa itu adalah lembaran plastik yang diperkuat.

PMK 194/PMK.04/2016 – PKSI

Importir dapat meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan HS Code atas barang impor sebelum diajukan PIB. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan·Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. Penetapan ini biasa disebut dengan PKSI, yaitu penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk. PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.

PKSI diwujudkan dalam suatu surat penetapan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal up. Direktur Teknis Kepabeanan. Untuk mendapatkan surat ini Importir dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pusat Bea dan Cukai. Surat permohonan disampaikan dengan menggunakan format: Format Surat Permohonan PKSI. Permohonan dapat diajukan dengan syarat:

  1. Importir memiliki akses kepabeanan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
  2. Atas barang tersebut belum diajukan PIB; dan
  3. Tidak sedang dalam proses keberatan dan/atau banding di Pengadilan Pajak.

Satu pengajuan permohonan hanya diperbolehkan untuk satu jenis barang. Jadi jika ada 20 jenis barang yang dimintakan PKSI, maka harus diajukan 20 surat permohonan. Permohonan sebaiknya dilampiri dengan data teknis untuk mendukung proses identifikasi barang. Beberapa yang bisa dilampirkan antara lain:

  1. merek dagang;
  2. gambar/brosur;
  3. katalog;
  4. product specification;
  5. mill certificate;
  6. alur proses produksi;
  7. material safety data sheet;
  8. certificate of analysis;
  9. hasil pengujian dari laboratorium Bea dan Cukai atau laboratorium lainnya; dan/ atau
  10. dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan klasifikasi barang.

Atas pengajuan permohonan, Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penelitian untuk keperluan identifikasi barang. Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengirimkan surat tertulis yang berisi permintaan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya. Surat permintaan data ini harus dijawab dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat konfirmasi. Dalam hal surat tidak dijawab atau dijawab lewat waktu, maka permohonan penetapan klasifikasi akan ditolak.

Direktur Teknis Kepabeanan a.n. Direktur Jenderal menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak:

  1. tanggal diterimanya permohonan secara lengkap; atau
  2. tanggal diterimanya data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya secara lengkap dalam hal dilakukan pengiriman surat konfirmasi.

Dalam hal permohonan diterima, akan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI menggunakan format sebagai berikut: Format Surat Penetapan PKSI. Sedangkan dalam hal permohonan ditolak akan disampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan menggunakan sebagai berikut: Format Surat Penolakan PKSI.

Dalam hal PKSI yang diterima dirasa kurang tepat, Importir dapat mengajukan permohonan peninjauan atas PKSI. Peninjauan kembali ini dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal PKSI, dan akan diputuskan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Pengajuan peninjauan kembali wajib dilengkapi bukti baru sebagai data pendukung atas pengajuan kembali. Pengajuan peninjauan kembali ini hanya dapat dilakukan 1 kali, sehingga Importir tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI yang telah dilakukan peninjauan kembali. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diterima, akan diterbitkan PKSI pengganti dan dalam hal ditolak maka akan disampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Saya secara pribadi sangat menyarankan agar importir mengajukan PKSI bila produk yang dia impor adalah produk sejenis yang berulang. Hal ini akan memudahkan kerja petugas dalam menetapkan HS Code dari suatu barang. Disamping itu, dengan melampirkan PKSI pada PIB, perusahaan telah menunjukkan sikap profesional. Semoga pesan ini juga meng-empower petugas untuk juga bersikap profesional.

Bagaimana penggunaannya?

Nomor dan tanggal PKSI dicantumkan dalam lampiran PIB dan salinan Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dilampirkan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean di kantor pabean.

Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan dalam penetapan klasifikasi (dalam hal ini PFPD) harus menetapkan klasifikasi barang sesuai dengan PKSI, dalam hal hasil identifikasi barang yang diimpor sama dengan barang yang tercantum dalam PKSI.

Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI, tidak berlaku dalam hal:

  1. terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang (Perubahan BTKI);
  2. identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam PKSI;
  3. PKSI diganti atau dibatalkan; atau
  4. digunakan oleh Importir yang bukan merupakan Importir yang mengajukan PKSI.

PKSI yang terbit sebelum 1 Maret 2017 akan habis masa berlakunya pada 28 Februari 2017. Hal ini karena adanya perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dengan dikeluarkannya BTKI 2017 yang merubah penggunaan HS 10 digit menjadi 8 digit.


Alamat pengajuan PKSI:

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
up Direktur Teknis Kepabeanan

Kantor Pusat Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun
Jakarta Timur 13230, kotak pos 108

Download:

( ~ Pak Giman ~)

Mengungkit masalah yg telah lewat pada saat ada masalah

Sering kali kita mendengar beberapa orang selalu mengungkit masalah yang telah lewat apabila tengah menghadapi masalah. Bukan hanya masalah rumah tangga saja tapi masalah pekerjaan. Dan saya bukan orang yang tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dalam lingkungan keluarga, rumah tangga saya pun beberapa kali pernah, dan tentunya pekerjaan. Berkaca dari hal tersebut yang pernah saya alami. Untungnya saya bukan type orang yang suka mengungkit masalah masa lalu bila ada masalah. Entah karena saya memang orang type pelupa atau karena kalau sudah minta maaf dan memaafkan ya sudah. Ngga perlu di inget2 bikin malah ngga iklas maafinnya..

Hal ini memang menjengkelkan dan bisa membuat pertengkaran yang tidak diinginkan menjadi semakin besar.

Pasangan bisa saja melakukannya dengan sengaja karena ini merupakan salah satu strateginya dalam bertengkar demi memenangkan pertengkaran. Kenapa saya beepikiran seperti itu? Karena hanya dengan mengungkit kesalahan masalalalu lawan bicara kita, maka kita akan memenangkan pertengkaran. Dengan alasann sekedar mengingatkan masalah. Tapi bagi saya, saya paling ngga suka dengan orang yang model seperti ini. Masalah yang sekarang kita hadapi bukan masalah masalalu. Kenapa mesti disangkut pautkan.?

Alasan lainnya adalah karena ia masih tidak bisa melupakan dan memaafkan hal tersebut secara tuntas sehingga selalu dibawa ke pertengkaran berikutnya. Hal ini sebenernya yang menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Ketika kita memaafkan ya sudah, kita iklaskan. Justru dengan memicu permasalahan mengungkit masalah masalalu akan membuat orang tersebut tidak respect kepada kita. Ujung2 nya bukan perbaikan tapi malah mengarah ke bubarnya sebuah hubungan. Maka dari itu bukan sekali dua kali, coba aja anda lalukan.. Dapat dipastikan lama lama hubungan anda akan bubur. Andaikata tidak bubar, jangan mengharap pasangan memberikan rasa cinta yang sama kepada kita.

Tetaplah berpikir dengan jernih dan jangan terjebak akibat perbuatan yang bisa mengancam hubungan Anda ini.

Coba selesaikan masalah tersebut bersama dengan pasangan ketika sudah tidak bertengkar supaya ia tidak mengungkit-ungkitnya lagi di masa yang akan datang.

Kode HS sama dengan tariff yang berbeda

Si A adalah perusahan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan perusahaan B. Sama sama dalam peleburan perusahaan baja. Si A sempat bertanya tanya kenapa si B bisa mendapatkan harga yang murah dan bisa menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan si B. Padahal barang material yang sama dan supliernya pun kdg sama. Sementara HS yang digunakan dalam importasipun sama namun tariffnya bisa berbeda.

FREE TRADE AREA (FTA)

Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor Harmonized System Code (HS Code). Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

Namun, perlu diketahui bahwa atas klasifikasi barang yang berupa HS Code ini, ada beberapa jenis tarif yang berlaku dan dapat digunakan. Satu nomor HS Code yang sama dapat dikenakan tarif yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pembayaran bea masuk meskipun barang tersebut memiliki HS Codeyang sama. Ada tarif yang berlaku secara umum, yaitu tarif MFN dan ada juga tarif yang berlaku secara khusus, yang terdiri dari tarif ATIGA, ACFTA, IJEPA, USDFS, AANZFTA, AIFTA, AKFTA dan IPPTA.

Tarif khusus ini dapat digunakan jika persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan tarif ini dipenuhi. Secara umum tarif yang berlaku secara khusus ini adalah akibat dari adanya perjanjian bilateral maupun regional antar negara. Oleh karenanya, secara umum pula, persyaratan penggunaan tarif secara khusus ini adalah dengan melampirkan surat keterangan asal atau certificate of origin bahwa barang impor tersebut adalah ‘made in’ suatu negara.

1. Tarif Most Favoured Nation (MFN)
Tarif MFN adalah tarif yang berlaku secara umum dan tercantum pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Tarif MFN ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. PMK ini baru satu kali mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya PMK nomor 133/PMK.011/2013 yang merubah tarif untuk jenis barang impor berupa Kedelai dengan Pos Tarif Nomor 1201.90.00.00.

Tarif ini juga digunakan bila pemenuhan persyaratan penggunaan tarif lain gugur atau tidak dapat diterima. Misalnya, importir mengajukan impor barang dari negara ASEAN lainnya dan menggunakan form D untuk penggunaan tarif ATIGA. Bila menurut Pejabat Bea dan Cukai Form D ini gugur dan tidak berlaku, maka penentuan pembayaran bea masuk atas barang tersebut dikembalikan kepada tarif MFN ini.

2. Tarif ATIGA
ATIGA adalah akronim dari ASEAN Trade In Goods Agreement. Tarif ATIGA adalah tarif yang berlaku untuk barang yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN. Saat ini anggota ASEANterdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Apabila Indonesia mengimpor barang dari negara anggota ASEAN lainnya, barang tersebut adalah buatan negara ASEAN dan dapat dibuktikan dengan certificate of origin dari instansi resmi negara eksportir, maka terhadap importasi tersebut dapat dikenakan tarif ATIGA ini. Certificate of origin atau surat keterangan asal untuk penggunaan tarif ATIGA ini lebih dikenal dengan sebutan Form D.

ASEAN Trade In Good Agreement telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010. Terkait ratifikasi ini telah diterbitkan pula PMK Nomor 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang menjadi dasar berlakunya Tarif ATIGA. Seiring dengan perkembangan peraturan dan klasifikasi barang, PMK Nomor 128/PMK.011/2010 telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

3. Tarif ACFTA
Saat ini barang dari China mendominasi importasi Indonesia. Barang dari Tiongkok ini dapat juga dikenakan tarif khusus yaitu tarif ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Tarif ini diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China yang merupakan dasar dari perdagangan bebas antara ASEAN dan China dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Syarat formal penggunaan tarif ini adalah dengan melampirkan certificate of origin berupa Form Edalam pemberitahuan impor barang.

4. Tarif IJEPA
Entah kenapa disebut dengan Tarif IJEPA. Tarif ini adalah tarif karena adanya Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Rasanya tidak pas jika di akronimkan sebagai IJEPA.

Dasar dari penggunaan tarif ini adalah PMK Nomor 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Importasi dari negara Jepang dapat dikenakan tarif ini jika dilengkapi dengan surat keterangan asal berupa Form JIEPAyang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah negara Jepang dan Indonesia.

Lebih lanjut terkait Tarif IJEPA

5. Tarif USDFS
Terkait dengan hubungan kenegaraan dan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang, selain Tarif IJEPA, antara Indonesia dan Jepang juga berlaku tarif User Spesific Duty Free Scheme (USDFS). Perbedaan IJEPA dengan USDFS adalah jika IJEPA berlaku untuk semua barang yang yang berasal dari negara Jepang, sedang Tarif USDFS hanya berlaku untuk barang yang diproduksi oleh produsen tertentu di negara Jepang. Jadi dalam hal ini USDFS lebih spesifik dibandingkan dengan IJEPA.

Dasar hukum dari penggunaan tarif ini adalah KMK Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Peraturan ini telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 31/PMK.011/2010.

Lebih lanjut terkait Tarif USDFS

6. Tarif AANZFTA
Tarif ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area diberlakukan dengan diratifikasinya Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Menyusul ratifikasi tersebut, terkait hal yang sama, diterbitkan juga PMK Nomor 208/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Surat keterangan asal yang digunakan untuk persyaratan penggunaan tarif AANZFTA ini adalah Form AANZ.

7. Tarif AIFTA
Tarif AIFTA resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The Republic of India dan KMK Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Certificate of origin yang digunakan untuk penggunaan tarif AIFTA ini adalah Form AI.

8. Tarif AKFTA
Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of the Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2007. Ratifikasi ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).Dengan berdasar pada peraturan presiden dan PMK tersebut maka Tarif AKFTA resmi dapat diberlakukan di Indonesia jika suatu importasi dilengkapi dengan Form AK.

9. Tarif IPPTA
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008 berisi tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Selanjutnya, menindaklanjuti kerangka kerja tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Sejak saat itu terjalin hubungan perdagangan preferential antara Indonesia dan Pakistan.

Tarif IPPTA mulai berlaku saat diterbitkannya PMK Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. PMK tersebut telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 116/PMK.011/2014.


Lanjut ke cerita dan pertanyaan Warngad temanku yang tadi. Jadi, bisa saja barang yang sama dan memiliki HS Code yang sama mendapatkan penetapan tarif yang berbeda. Pun bila barang tersebut berasal dari negara yang sama, perbedaan jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya masih tetap dimungkinkan. Yang paling eskrim, barang sama, HS sama, negara asal sama, dan sama-sama dilengkapi dengan cerificate of origin, bisakah berbeda penetapan bea masuknya? Tetep bisa, siapa tahu yang satu SKA-nya dianggap gugur dan tidak berlaku. Positif tingting aja Bro, gak selalu yang begitu itu adalah hasil dari kongkalikong dengan Petugas. Ya, meskipun kemungkinan untuk itu tetap saja ada seeh. Hihi..

narasumber : Pak Giman

PENGERTIAN dan SANKSI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Menurut Adam Smith “A smuggler is a person who, though no doubt highly blamble for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so”.[1]

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.[2] Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau Smokkle) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.[3]

Sedangkan Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (smuggling)sebagai: The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smugglew is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment”.[4]

Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators [5]ada enambelastipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

  1. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luartempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukanBea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.
  1. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masukyang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
  1. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atausengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.
  1. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepangdiberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
  1. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperolehkeringanan bea masuk.
  1. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
  1. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaranbebas sabagai barang komnsumsi.
  1. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
  1. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar.Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
  2. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing(PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
  3. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen.Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalamUndang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
  4. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
  5. Transaksi Gelap.Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit keperusahaan yang bersangkutan.
  6. Pelanggaran PengembalianBea.Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumenekspor yang tidak benar.
  7. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah.Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidakmempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
  8. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengancara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudianmenyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikanperusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah seringdikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikanperusahaan baru.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Uundang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. OIeh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara. [6]

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

(a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

(b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

(c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

(d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.

(e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

(f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

(g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

(h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan p dana penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lair 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,C (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (liii miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Ants Undang-Undang Kep beanan, setiap orang yang:

(a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

(b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

(c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala ka tor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

(d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kep kantor pabean;

(e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yai sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud d lam Pasal 9A ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang—Undang Perubahan atas Undang—Undang Kepabeanan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang—undang mi ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;

Setiap orang yang:

(a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

(b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

(c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;

(d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan:

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang—undang mi;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang PerubahanAtas Undang-Undang Kepabeanan Setiap orang yang:

(a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

(b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;

(c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;

(d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 107 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undangundang mi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

(a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;

(b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut undang-undang mi dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berthsarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bensangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyakRpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampasuntuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal102D, dapat dirampas untuk negara.

(1) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 73.

[1] Richard Platt, Smuggling in The British Isles A History.Tempus Published,2007.page.13

[2] US Customs and Border Protection,diakses dari http://www.cpb.gov/ tanggal 23 September 2007

[3] Baharudin Lopa.Tindak Pidana Ekonomi,Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002. hIm. 29

[4] Elizabeth A Martin and Jonathan Oxford Dictionary Law, (Six Edition, Oxford University Press., New York; 2006), page. 500.

[5] World Customs Organization, WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators.Brussel; 1997

[6] Yudi Wibowo, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.

@sumber : ARDIANSYAH S.H., M.H.

Yang namanya masalah sering kali dilihat hanya dari satu sisi. Sisi yang melekat pada kita. Jarang orang melihat sisi lainnya. Apalagi orang yang berkenaan langsung. Mungkin kalau dari sudut pandang kita. Tentu saja kita akan merasa benar.. Ngga pernah salah. Atau bisa dibilang 99.9% bener..sisi lainnya yang salah. Walaupun dalam hati kecil kita tau kalau kita ada salah tp yang namanya ego kelaparan pasti ngga akan mau disalahkan. Coba kalau kita sedikit mau mengurangi ego kita. Dan melihat lebih luas permasalahan bukan dari sisi kita saja…

Agama dan Ketuhanan

Waktunya lagi pada ngomongin agama dan ketuhanan gegera ada masalah bom surabaya dan sidoarjo yang cukup banyak memakan korban. Baik bagi sipembawa bom dan juga orang yang ngga bersalah.

Banyak yang bilang masalah agama,, keyakinan paham agama yang mereka anut dan semuanya yang mengarah pada janji yang diberikan Tuhan. Dengan doktrin dan pemahaman entah yang bagaimana.

Bagi saya sendiri agama dan ketuhanan berbeda. “Banyak orang belum mengalami Tuhan. Bukan tentang ibadahnya, tapi pengalaman berketuhanannya. Ada yang rajin ibadah, tapi nggak punya iman. Nggak yakin masa depannya dijamin Tuhan.

Ada juga yang ibadahnya transaksional.
Contoh ibadah karena transaksional: Rajin sholat, saat teduh, doa ini atau itu bukan karena pengin dekat sama Tuhan, tapi karena (lagi) pengin sesuatu dan berharap dikasih sama Tuhan.
Atau contoh terekstrim: Bawa bom bunuh diri buat bunuh orang karena menurutnya itu tiket buat ke Surga. Berarti buat kepentingannya kan, bukan kepentinganNya…
Ada juga yang ibadah karena kebiasaan aja. Ada yang kurang kalo nggak dilakukan. Sholat 5 waktu, misalnya. Atau doa sebelum makan. Jadi bukan karena cinta sama Tuhan.

Ada juga beribadah biar keliatan bertobat ( padahal perbuatannya tidak mencerminkan pertobatan). Berdoa nangis nangis.. Rajin.. Berdzikir.. Atau rajin membaca alkitab dan kegereja biar keliatan bertobat setelah melakukan kesalahan. Atau mulai mengaji dan mengikuti pengajian biar keliatan bertobat.

Ada juga yang rajin berdoa karena pas lagi masalah. Entah masalah keluarga. Pekerjaan. Atau masalah sepi nya pemasukan. Dulu saya termasuk kategori seperti ini. Berdoa, sembahyang kalau lagi ada masalah dan ada maunya. Tapi kok lama lama malah jadi saya yang malu sendiri.. Kadang aja saya ngomel kalau ada temen datang pas butuh aja. Lah ini kok kelakuan saya juga kayak gitu. Untung Allah ngga kaya saya yang kadang punya pikiran buruk. Allah maha bijaksana… Dan mulailah sembahyang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kadang meminta aja masih malu.. Walaupun Allah menyuruh kita menyebutkan permohonan dan harapan… Semoga Sang Khalik memberikan kebijaksanaannya.. Menghadirkan penyertaan Allah dalam kehidupan kita.. Amin