Kode HS sama dengan tariff yang berbeda

Si A adalah perusahan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan perusahaan B. Sama sama dalam peleburan perusahaan baja. Si A sempat bertanya tanya kenapa si B bisa mendapatkan harga yang murah dan bisa menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan si B. Padahal barang material yang sama dan supliernya pun kdg sama. Sementara HS yang digunakan dalam importasipun sama namun tariffnya bisa berbeda.

FREE TRADE AREA (FTA)

Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor Harmonized System Code (HS Code). Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

Namun, perlu diketahui bahwa atas klasifikasi barang yang berupa HS Code ini, ada beberapa jenis tarif yang berlaku dan dapat digunakan. Satu nomor HS Code yang sama dapat dikenakan tarif yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pembayaran bea masuk meskipun barang tersebut memiliki HS Codeyang sama. Ada tarif yang berlaku secara umum, yaitu tarif MFN dan ada juga tarif yang berlaku secara khusus, yang terdiri dari tarif ATIGA, ACFTA, IJEPA, USDFS, AANZFTA, AIFTA, AKFTA dan IPPTA.

Tarif khusus ini dapat digunakan jika persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan tarif ini dipenuhi. Secara umum tarif yang berlaku secara khusus ini adalah akibat dari adanya perjanjian bilateral maupun regional antar negara. Oleh karenanya, secara umum pula, persyaratan penggunaan tarif secara khusus ini adalah dengan melampirkan surat keterangan asal atau certificate of origin bahwa barang impor tersebut adalah ‘made in’ suatu negara.

1. Tarif Most Favoured Nation (MFN)
Tarif MFN adalah tarif yang berlaku secara umum dan tercantum pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Tarif MFN ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. PMK ini baru satu kali mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya PMK nomor 133/PMK.011/2013 yang merubah tarif untuk jenis barang impor berupa Kedelai dengan Pos Tarif Nomor 1201.90.00.00.

Tarif ini juga digunakan bila pemenuhan persyaratan penggunaan tarif lain gugur atau tidak dapat diterima. Misalnya, importir mengajukan impor barang dari negara ASEAN lainnya dan menggunakan form D untuk penggunaan tarif ATIGA. Bila menurut Pejabat Bea dan Cukai Form D ini gugur dan tidak berlaku, maka penentuan pembayaran bea masuk atas barang tersebut dikembalikan kepada tarif MFN ini.

2. Tarif ATIGA
ATIGA adalah akronim dari ASEAN Trade In Goods Agreement. Tarif ATIGA adalah tarif yang berlaku untuk barang yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN. Saat ini anggota ASEANterdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Apabila Indonesia mengimpor barang dari negara anggota ASEAN lainnya, barang tersebut adalah buatan negara ASEAN dan dapat dibuktikan dengan certificate of origin dari instansi resmi negara eksportir, maka terhadap importasi tersebut dapat dikenakan tarif ATIGA ini. Certificate of origin atau surat keterangan asal untuk penggunaan tarif ATIGA ini lebih dikenal dengan sebutan Form D.

ASEAN Trade In Good Agreement telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010. Terkait ratifikasi ini telah diterbitkan pula PMK Nomor 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang menjadi dasar berlakunya Tarif ATIGA. Seiring dengan perkembangan peraturan dan klasifikasi barang, PMK Nomor 128/PMK.011/2010 telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

3. Tarif ACFTA
Saat ini barang dari China mendominasi importasi Indonesia. Barang dari Tiongkok ini dapat juga dikenakan tarif khusus yaitu tarif ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Tarif ini diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China yang merupakan dasar dari perdagangan bebas antara ASEAN dan China dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Syarat formal penggunaan tarif ini adalah dengan melampirkan certificate of origin berupa Form Edalam pemberitahuan impor barang.

4. Tarif IJEPA
Entah kenapa disebut dengan Tarif IJEPA. Tarif ini adalah tarif karena adanya Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Rasanya tidak pas jika di akronimkan sebagai IJEPA.

Dasar dari penggunaan tarif ini adalah PMK Nomor 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Importasi dari negara Jepang dapat dikenakan tarif ini jika dilengkapi dengan surat keterangan asal berupa Form JIEPAyang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah negara Jepang dan Indonesia.

Lebih lanjut terkait Tarif IJEPA

5. Tarif USDFS
Terkait dengan hubungan kenegaraan dan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang, selain Tarif IJEPA, antara Indonesia dan Jepang juga berlaku tarif User Spesific Duty Free Scheme (USDFS). Perbedaan IJEPA dengan USDFS adalah jika IJEPA berlaku untuk semua barang yang yang berasal dari negara Jepang, sedang Tarif USDFS hanya berlaku untuk barang yang diproduksi oleh produsen tertentu di negara Jepang. Jadi dalam hal ini USDFS lebih spesifik dibandingkan dengan IJEPA.

Dasar hukum dari penggunaan tarif ini adalah KMK Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Peraturan ini telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 31/PMK.011/2010.

Lebih lanjut terkait Tarif USDFS

6. Tarif AANZFTA
Tarif ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area diberlakukan dengan diratifikasinya Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Menyusul ratifikasi tersebut, terkait hal yang sama, diterbitkan juga PMK Nomor 208/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Surat keterangan asal yang digunakan untuk persyaratan penggunaan tarif AANZFTA ini adalah Form AANZ.

7. Tarif AIFTA
Tarif AIFTA resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The Republic of India dan KMK Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Certificate of origin yang digunakan untuk penggunaan tarif AIFTA ini adalah Form AI.

8. Tarif AKFTA
Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of the Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2007. Ratifikasi ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).Dengan berdasar pada peraturan presiden dan PMK tersebut maka Tarif AKFTA resmi dapat diberlakukan di Indonesia jika suatu importasi dilengkapi dengan Form AK.

9. Tarif IPPTA
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008 berisi tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Selanjutnya, menindaklanjuti kerangka kerja tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Sejak saat itu terjalin hubungan perdagangan preferential antara Indonesia dan Pakistan.

Tarif IPPTA mulai berlaku saat diterbitkannya PMK Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. PMK tersebut telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 116/PMK.011/2014.


Lanjut ke cerita dan pertanyaan Warngad temanku yang tadi. Jadi, bisa saja barang yang sama dan memiliki HS Code yang sama mendapatkan penetapan tarif yang berbeda. Pun bila barang tersebut berasal dari negara yang sama, perbedaan jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya masih tetap dimungkinkan. Yang paling eskrim, barang sama, HS sama, negara asal sama, dan sama-sama dilengkapi dengan cerificate of origin, bisakah berbeda penetapan bea masuknya? Tetep bisa, siapa tahu yang satu SKA-nya dianggap gugur dan tidak berlaku. Positif tingting aja Bro, gak selalu yang begitu itu adalah hasil dari kongkalikong dengan Petugas. Ya, meskipun kemungkinan untuk itu tetap saja ada seeh. Hihi..

narasumber : Pak Giman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s