PENGERTIAN dan SANKSI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Menurut Adam Smith “A smuggler is a person who, though no doubt highly blamble for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so”.[1]

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.[2] Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau Smokkle) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.[3]

Sedangkan Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (smuggling)sebagai: The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smugglew is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment”.[4]

Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators [5]ada enambelastipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

  1. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luartempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukanBea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.
  1. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masukyang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
  1. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atausengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.
  1. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepangdiberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
  1. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperolehkeringanan bea masuk.
  1. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
  1. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaranbebas sabagai barang komnsumsi.
  1. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
  1. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar.Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
  2. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing(PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
  3. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen.Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalamUndang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
  4. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
  5. Transaksi Gelap.Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit keperusahaan yang bersangkutan.
  6. Pelanggaran PengembalianBea.Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumenekspor yang tidak benar.
  7. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah.Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidakmempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
  8. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengancara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudianmenyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikanperusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah seringdikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikanperusahaan baru.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Uundang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. OIeh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara. [6]

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

(a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

(b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

(c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

(d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.

(e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

(f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

(g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

(h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan p dana penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lair 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,C (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (liii miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Ants Undang-Undang Kep beanan, setiap orang yang:

(a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

(b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

(c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala ka tor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

(d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kep kantor pabean;

(e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yai sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud d lam Pasal 9A ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang—Undang Perubahan atas Undang—Undang Kepabeanan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang—undang mi ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;

Setiap orang yang:

(a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

(b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

(c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;

(d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan:

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang—undang mi;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang PerubahanAtas Undang-Undang Kepabeanan Setiap orang yang:

(a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

(b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;

(c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;

(d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 107 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undangundang mi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

(a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;

(b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut undang-undang mi dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berthsarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bensangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyakRpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampasuntuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal102D, dapat dirampas untuk negara.

(1) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 73.

[1] Richard Platt, Smuggling in The British Isles A History.Tempus Published,2007.page.13

[2] US Customs and Border Protection,diakses dari http://www.cpb.gov/ tanggal 23 September 2007

[3] Baharudin Lopa.Tindak Pidana Ekonomi,Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002. hIm. 29

[4] Elizabeth A Martin and Jonathan Oxford Dictionary Law, (Six Edition, Oxford University Press., New York; 2006), page. 500.

[5] World Customs Organization, WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators.Brussel; 1997

[6] Yudi Wibowo, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.

@sumber : ARDIANSYAH S.H., M.H.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s