Advertisements

 

 

Kantong plastik berbayar

Saat jalan jalan ke Cibubur plaza beberapa saat lalu ada tulisan yang cukup besar di depan hypermart. 

Kantung plastik berbayar Rp. 200,-

Sekarang hampir di semua tempat perbelanjaan, kantung plastik di kenalkan Rp. 200,- dan dibawahnya ada tertera logo KLH – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – hal ini sudah berjalan beberapa saat lamanya.  Timbul di benak saya, kalau kantong plastik dikenakan Rp. 200,- rupiah ini apakah digunakan untuk pengollahannya ataukah untuk membeli kantong plastik lagi. Andaikata digunakan untuk membeli kantung plastik lagi, alangkah senangnya pihak pihak yang berkepentingan disini. Mungkin ngga lama lagi akan muncul pabrik pabrik pembuatan kantong plastik lagi. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk pengolahan limbahnya akan sangat bagus. 

Sementara itu disisi lain. Adakah rasa greget masyarakat sendiri dengan adanya Diet kantong plastik ? Apa ada rasa kesadaran dalam masyarakat kita sudah bagus. Tentu nya Belum. Bagi beberapa orang pengenaaan tariff Rp. 200,- ga ada artinya. Tetep aja mau bayar dan biasa aja, daripada dari rumah bawa tas belanja. Kan mendingan bayar Rp. 200,- murah kok. 😋 kalau mau sebenernya bayar lebih mahal dengan material yang ramah lingkungan.Bukan dengan kantong plastik yang juga susah di urai. Misalnya dengan tas kertas mungkin. 

Disisi lain sebenernya pihak pemerintah yang berwenang lebih memberikan perhatian kepada para penyumbang sampah yang susah di urai. Semisal bungkus plastik kopi *****, produk minyak goreng ***** dll yang banyak dijual dari mall mall sampai pedesaan yang pelosok. Bahan yang dipake untuk mengemas produk tersebut merupakan bahan yang susah di urai. Kalau di pelosok kaampung di jejali dengan sampah seperti itu, apa jadinya lingkungan ini ? Dalam pemikiran saya, alangkah bijaknya bila instansi yang berwenang memberikan arahan untuk menggunakan kemasan yang lainnya – yang tentu saja lebih mudah di urai atau perusahaan yang penghasil limbah itu di arahkan untuk mengelola limbahnya. Misalnya dalam satu wilayah gabungan dengan beberapa perusahaan besar membuat pengolahan limbah. Mengingat limbah yang di hasilkan susaah terurai dengan tanah. Mungkin biaya untuk alat pengolahannya mahal, jadi perusahaan enggan untuk mengelola sendiri. Hal ini bisa di kelola kolektif dari beberapa perusahaan penyumbang limbah dalam satu wilayah. Selanjutnya bisa patungan untuk mendirikan sarana pengolahan limbah. Kalau mau diserahkan pihak lain yang memang bidangnya pengolahan limbah – ya sebaiknya di atur dulu aturannya yang jelas. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan. Atau mungkin bisa mengumpulkan pungutan Rp. 200, – itu untuk membuat sarana pengolahan limbah. Jangan malah untuk beli plastik lagi. Kalau pake beli lagi ya sama aja…:mrgreen:🔫

:mrgreen: so , masih effektifkah kantong plastik berbayar untuk menanggulangi sampah di lingkungan kita ?

HS code 26190090

Kode Hs tersebut biasanya kami gunakan untuk export mill scalle. Sama hal nya kali ini kami menggunakan kode hs tersebut untuk pengiriman export mill scalle ke China. Pada saat kami mentransfer dok PEB, ternyata system me nolaknya. Dengan catatan, bahwa kode HS tersebut tidak di perkenankan untuk export sesuai dengan  Permendag no 119/M-DAG/PER/12/2015…
Sementara posisi barang sudah berada di kapal, dan tinggal berangkat. Memang ada beberapa hal yang berbeda dimana kalau menggunakan container kami hanya bisa memasukkan barang ke wilayah yard export setelah mendapatkan NPE. Namun untuk curah di sby ini, kami seminggu sebelumnya sudah mengajukan ijin muat sementara ke kapal ke BC setempat. Baru setelah clear, kami mentransfer dok. Hal ini juga sebelumnya telah kami informasikan ke KLH, bahwa kami akan melakukan export limbah b3 mill scalle.
Dari informasi pihak BC setempat, BC juga baru tahu ada permendag tersebut dan belum pernah di sosialisasikan sebelumnya.
😬 kebayang gimana biaya yang ditimbulkan…

Berdasarkan  Permendag no 119/M-DAG/PER/12/2015 sebenernya peraturan ini ditujukan untuk Bahan Tambang. Dimana bahan tambang tidak bisa keluar langsung tanpa adanya pengolahan. Dan memang ini ditujukan untuk melindungi tambang di indonesia. Sementara barang yang akan kami export bukan tambang melainkan mill scalle. Mill scalle adalah sisa sisa hasil peleburan besi baja. Berbeda dengan bahan tambang.  Dalam sempatersebut memang ada pengecualian sebagai mana yang tertuang dalam pasal 20 point E

image

Sementara itu

image

Dari pernyataaan tersebut sebenernya sudah tidak dipermasalahkan , karena masih tetep akann berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

image

Langkah selanjutnya memang kami meminta advise kepada beberapa pihak yang berhubungan. Mengingat barang sudah berada dalam kapal, dan apabila kami harus mennunggu lama tentu akan berpengaruh denda. Bukan lumayan sedikit 😨 +/- 50 jt / hari.
Dan keputusan tetap tidak bisa diberangkatkan sebelum adanya rekom persetujuan dari Perindag. Mengingat kode hs tersebut apabila kami gunakan untuk menstransfer data maka akan keluar penolakan. Bila tidak dilengkapi dengan surat dari Perindag. Dan untuk menggeser kode HS jelas tidak memungkinkan.
Dan kini hanya menghitung hari untuk semuanya diselesaikan. Sementara biaya juga bertambah setiap harinya. Mungkin untuk bapak bapak dan ibu ibu di instansi terkait tidak begitu bermasalah. Tidurpun bisa nyenyak dan tanpa ada beban. Karena ya memang beban selalu ada di pihak pengusaha. Bukan di pihak bapak ibu yang berkenaan. Sedikit empati pun pengecualian juga tidak ada. Sementara ketika kami menanyakan kenapa peraturan tidak di sosialisasikan terlebih dahulu, tidak ada jawaban yang keluar. Semua pihak tidak mau disalahkan. Dan seperti biasa saling menyalahkan tapi tidak memberikan solusi. Eh ada solusinya, itu menunggu…👅
Dan ketika menunggu beban juga akan tetep ada di pihak pengusaha.

Kami memang bukanlah siapa siapa. Tapi kami berharap, sekiranya ada peraturan baru mohon disosialisasikan sebelumnya. Dan juga mohon diinformasikan kepada pihak pihak yang berkenaan biar semuanya tau. Jangan begitu ada masalah semuanya kaget dan mencari pembenaran masing masing. Selain itu juga apabila hs tersebut tidak bisa digunakan karena tidak ada pengecualian sementara Permendag no 119/M-DAG/PER/12/2015 ada pengecualiaannya, ya tolong berikan solusi. Hs code mana yang akan kami gunakan.

image

Kalau seperti ini, sekarang mau gimana lagi…?????
Pengusaha memang yang harus menelan mentah mentah ..
:roll::roll:😬😬😥😥😥:'(:'(:'(😇😇

Ribetnya storage di Pelindo

Pagi ini saya ada dipanggil meeting oleh Pelindo, dimana berkenaan dengan kasus yang saya handle. Re export dari salah satu perusahaan besi di Jakarta. Kali ini container tersebut berada di lahan yang konon disebut milik “tuan takur” di Tanjung Priok. Dalam meeting tersebut membahas surat permohonan pembebasan biaya storage / penumpukan yang jumlahnya sangat luar biasa – dibandingkan dengan nilai barang yang ada di dalam Container tersebut. Tapi wajar juga mengingat lamanya masa penumpukan 😬

Adapun kontainer tersebut memang terkena kasus hukum, dimana Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa kontainer mengandung limbah B3 dan harus di keluarkan dari Indonesia.
Begitu kedatangan kapal, pihak KLH memeriksa ke lapangan dan menyatakan mengandung limbah B3. Dan selama KLH menyatakan bahwa barang tersebut terkontaminasi limbah,tentu saja selaku importir tidak bisa berbuat apa apa. Jangankan mengeluarkan barang tersebut, memindahkannya pun importir tidak berhak.
Setelah menunggu mas pemeriksaan yang cukup lama, ahkirnya dikeluarkanlah penetapan pengadilan dimana pihak Pengadilan meminta kita / importir untuk me re export kontainer tersebut ke negara asal.
😁 bukanlah hal yang mudah untuk meminta ijin pengembalian kontainer yang terkontaminasi limbah B3 ke negara asalnya. Prosesnya pun bisa berbulan bulan dan bahkan bertahun kami belum mendapatkan jawaban bisa atau tidaknya. Hingga ahkirnya keluarlah surat pernyataan dari negara asal bahwa negara asal tidak bisa menerima scrap tersebut.
Ahkirnya kami pun mencari negara mana yang bisa menerima barang kami. Bukan hal mudah juga, mengingat kontainer ini bermasalah jadi tidak semua perusahaan mau menerima.
Begitu dapat, kita ahkirnya meminta ijin ke KLH dan dari KLH dilanjutkan ke Pengadilan hingga keluarlah Penetapan Pengadilan untuk me reeksport ke negara asal atau negara lain.
Proses tidak berhenti disini, kami harus nego dengan pihak Pelayaran dan TPP untuk demurage dan storage. Demurage telah kami dapatkan, dan sekarang menginjak ke storage.

😋 Dalam pertemuan kami pagi ini ada beberapa hal yang ditanyakan oleh pihak pemilik “kontrakan kontainer ” saya sebut demikian kenapa ? Karena storage ini merupakan biaya nginep nya kontainer.
Pertanyaannya ya kisaran apa kegiatan kami selama proses penetapan ini ada..
Kenapa kok tidak cepat di re export..
Andai bisa cepat ya kami akan cepat, tapi memang dalam pelaksanaannya kami terbentur dengan beberapa hal ..:roll:
Dan kembali diahkir cerita meminta dokumen yang lengkap. Ada beberapa dok yang saya bisa penuhi dari importirnya tapi ada juga yang tidak bisa kami penuhi seperti :
Dokumen yang memang internal dalam instansi tersebut,yang tidak mungkin dikeluarkan ke kami.
Jawaban yang saya sampaikan ternyata kurang membuat bapak bapak tidak puas.
Berkali kali menanyakan kenapa saya tidak meminta, kenapa saya tidak menanyakan dll
Dalam hati saya berkata, ini apa yang ada dalam pikiran mereka. Kami hanya korban, dan kami bukan menyalahkan instansi manapun. Tapi dokumen yang mereka buat seperti sprindik dll itu hanya ada didalam mereka. Bukan keluar untuk kami para importir.
Disela sela pembicaraan bahkan mereka mengatakan ya, harus bayar kalau mau re eksport itu solusinya.
Andaikata yang dibayarkan tidaklah besar ya buat apa kami menunda nunda. Tapi ketika yang dikeluarkan sangat besar ya jelas importir keberatan.
Kalau disuruh bayar dengan nominal yang sebegitu besarnya, ya bukan solusi namanya. Karena importirpun akan mangatakan ketidak sanggupan. Dan tidak akan me re export..
Selanjutnya pasti akan diserahkan ke sidang Pengadilan.
Untuk selanjutnya karena tidak ada titik temu, maka biarlah pihak yang menyita yang menjadi penyidik yang akan bernegosiasi.

Ini bukan kali pertama saya berurusan dengan tuan takur di Priok. Beberapa kali berurusan dan sampai sekarang tidak ada yang kelar. :roll::roll:

Hakim Menangkan Perusahaan di Kasus Kebakaran Hutan, KY Tak Bisa Turun Tangan – Kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/04/19485161/Hakim.Menangkan.Perusahaan.di.Kasus.Kebakaran.Hutan.KY.Tak.Bisa.Turun.Tangan

Membaca berita ini sungguh sangat mengenaskan. Bagaimana bisa hakim memberikan keputusan seperti ini. Terus terang,rasanya dongkol banget. Dan yang ada dipikiran saya hanya ” why…why..why….”kok bisa menang ?? Dan kok bisa perusahaan yang membakar hutan di bebaskan ??

Jujur saya mengakui, ini mungkin memang pintar nya perusahaan dalam bernegosiasi. Dalam ber argumentasi mempertahankan argue nya. Bagaimana tidak,membakar hutan yang jelas jelas berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan kok bisa dianggap ngga masalah. Dan tidak salah. Kata kasarnya seperti itu. Adakah yang salah dalam proses pengadilan ini.?.
Sempat terpikir di dalam pemikiran saya, mungkinkah si hakim ini di beri permen oleh perusahaan pembakar hutan. Walaupun sampai sekarang tidak ketemu adanya yang janggal / adanya tindak suap dalam kasus ini…
So,bagaimana juga dengan penyidiknya di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan.
Apakah memang sudah memenuhi syarat dan kelengkapan untuk menuntut. Saya sendiri pernah mengalami kasus dengan penyidik klh. Berkenaan dengan pencemaran limbah b3 didalam importasi scrap ( besi ) dari beberapa perusahaan besi. Kasus yang dari tahun 2011 dan sampai sekarang pun belum selesai. Ini kalau dibanding dengan kasus pembakaran hutan jelas jelas berbeda. Pembakaran hutan lebih dahsyat mencemari lingkungan dengan asapnya. Sementara barang kami ( import )  yang dikatakan mengandung limbah b3 masih berada dalam container dan belum keluar dari wilayah pabean. Ini saja masih belum diselesaikan dari th 2011.
Dari sini kerugian yang ditimbulkan dan yang harus ditanggung oleh pihak importir sangat besar, dimana barang harus di re export dan semua biaya ditanggung meliputi : demurage dan storage ( kalau berada di tpk cikarang bisa di bebaskan ) kalau sudah di Tpp,berdasarkan pengalaman tetap di kenakan biaya. Hanya diberikan pengurangan / discount. Biaya ocean freight,handling dll. Belum lagi nanti kalau di sidangkan dan kalah, akan di kenakan denda minimal 4 m dan maks 10m ( sesuai dengan pasal uu lingkungan yang dikenakan ).
Sementara, pembakaran hutan yang jelas jelas sudah terlihat merugikan lingkungan. Yang seharusnya diberikan denda dan hukuman, kok bisa kalah dengan putusan hakim ????????

I cant say anything, selain mengenaskan !!!

#reexport#limbahb3#scrap#pangerankarangmurni#

Salah satu cerita yang menarik dr re export yang saya tangani kali ini adalah rush handling 115 container dalam waktu 14 jam. Dimana sebelumnya ditengah tengah keputus asaan saya, mengingat pemindahan harus melalui jalan export biasa depan / gateway yang jelas tidak akan terkejar sampai kapal berangkat. Jalan keluar bersama sama yang saya tempuh dengan bantuan JICT team dan Koja, memindahkan melalui boorder membuat kinerja 14 jam pemindahan bisa dilakukan.
Mungkin satu satunya yang seperti ini ya kita ini. Belum ada yang pemindahan bukan transhipment melalui jalan boorder. Satu satunya yang ngeyel 😁