Kode HS sama dengan tariff yang berbeda

Si A adalah perusahan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan perusahaan B. Sama sama dalam peleburan perusahaan baja. Si A sempat bertanya tanya kenapa si B bisa mendapatkan harga yang murah dan bisa menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan si B. Padahal barang material yang sama dan supliernya pun kdg sama. Sementara HS yang digunakan dalam importasipun sama namun tariffnya bisa berbeda.

FREE TRADE AREA (FTA)

Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor Harmonized System Code (HS Code). Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

Namun, perlu diketahui bahwa atas klasifikasi barang yang berupa HS Code ini, ada beberapa jenis tarif yang berlaku dan dapat digunakan. Satu nomor HS Code yang sama dapat dikenakan tarif yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pembayaran bea masuk meskipun barang tersebut memiliki HS Codeyang sama. Ada tarif yang berlaku secara umum, yaitu tarif MFN dan ada juga tarif yang berlaku secara khusus, yang terdiri dari tarif ATIGA, ACFTA, IJEPA, USDFS, AANZFTA, AIFTA, AKFTA dan IPPTA.

Tarif khusus ini dapat digunakan jika persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan tarif ini dipenuhi. Secara umum tarif yang berlaku secara khusus ini adalah akibat dari adanya perjanjian bilateral maupun regional antar negara. Oleh karenanya, secara umum pula, persyaratan penggunaan tarif secara khusus ini adalah dengan melampirkan surat keterangan asal atau certificate of origin bahwa barang impor tersebut adalah ‘made in’ suatu negara.

1. Tarif Most Favoured Nation (MFN)
Tarif MFN adalah tarif yang berlaku secara umum dan tercantum pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Tarif MFN ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. PMK ini baru satu kali mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya PMK nomor 133/PMK.011/2013 yang merubah tarif untuk jenis barang impor berupa Kedelai dengan Pos Tarif Nomor 1201.90.00.00.

Tarif ini juga digunakan bila pemenuhan persyaratan penggunaan tarif lain gugur atau tidak dapat diterima. Misalnya, importir mengajukan impor barang dari negara ASEAN lainnya dan menggunakan form D untuk penggunaan tarif ATIGA. Bila menurut Pejabat Bea dan Cukai Form D ini gugur dan tidak berlaku, maka penentuan pembayaran bea masuk atas barang tersebut dikembalikan kepada tarif MFN ini.

2. Tarif ATIGA
ATIGA adalah akronim dari ASEAN Trade In Goods Agreement. Tarif ATIGA adalah tarif yang berlaku untuk barang yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN. Saat ini anggota ASEANterdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Apabila Indonesia mengimpor barang dari negara anggota ASEAN lainnya, barang tersebut adalah buatan negara ASEAN dan dapat dibuktikan dengan certificate of origin dari instansi resmi negara eksportir, maka terhadap importasi tersebut dapat dikenakan tarif ATIGA ini. Certificate of origin atau surat keterangan asal untuk penggunaan tarif ATIGA ini lebih dikenal dengan sebutan Form D.

ASEAN Trade In Good Agreement telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010. Terkait ratifikasi ini telah diterbitkan pula PMK Nomor 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang menjadi dasar berlakunya Tarif ATIGA. Seiring dengan perkembangan peraturan dan klasifikasi barang, PMK Nomor 128/PMK.011/2010 telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

3. Tarif ACFTA
Saat ini barang dari China mendominasi importasi Indonesia. Barang dari Tiongkok ini dapat juga dikenakan tarif khusus yaitu tarif ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Tarif ini diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China yang merupakan dasar dari perdagangan bebas antara ASEAN dan China dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Syarat formal penggunaan tarif ini adalah dengan melampirkan certificate of origin berupa Form Edalam pemberitahuan impor barang.

4. Tarif IJEPA
Entah kenapa disebut dengan Tarif IJEPA. Tarif ini adalah tarif karena adanya Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Rasanya tidak pas jika di akronimkan sebagai IJEPA.

Dasar dari penggunaan tarif ini adalah PMK Nomor 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Importasi dari negara Jepang dapat dikenakan tarif ini jika dilengkapi dengan surat keterangan asal berupa Form JIEPAyang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah negara Jepang dan Indonesia.

Lebih lanjut terkait Tarif IJEPA

5. Tarif USDFS
Terkait dengan hubungan kenegaraan dan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang, selain Tarif IJEPA, antara Indonesia dan Jepang juga berlaku tarif User Spesific Duty Free Scheme (USDFS). Perbedaan IJEPA dengan USDFS adalah jika IJEPA berlaku untuk semua barang yang yang berasal dari negara Jepang, sedang Tarif USDFS hanya berlaku untuk barang yang diproduksi oleh produsen tertentu di negara Jepang. Jadi dalam hal ini USDFS lebih spesifik dibandingkan dengan IJEPA.

Dasar hukum dari penggunaan tarif ini adalah KMK Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Peraturan ini telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 31/PMK.011/2010.

Lebih lanjut terkait Tarif USDFS

6. Tarif AANZFTA
Tarif ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area diberlakukan dengan diratifikasinya Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Menyusul ratifikasi tersebut, terkait hal yang sama, diterbitkan juga PMK Nomor 208/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Surat keterangan asal yang digunakan untuk persyaratan penggunaan tarif AANZFTA ini adalah Form AANZ.

7. Tarif AIFTA
Tarif AIFTA resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The Republic of India dan KMK Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Certificate of origin yang digunakan untuk penggunaan tarif AIFTA ini adalah Form AI.

8. Tarif AKFTA
Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of the Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2007. Ratifikasi ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).Dengan berdasar pada peraturan presiden dan PMK tersebut maka Tarif AKFTA resmi dapat diberlakukan di Indonesia jika suatu importasi dilengkapi dengan Form AK.

9. Tarif IPPTA
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008 berisi tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Selanjutnya, menindaklanjuti kerangka kerja tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Sejak saat itu terjalin hubungan perdagangan preferential antara Indonesia dan Pakistan.

Tarif IPPTA mulai berlaku saat diterbitkannya PMK Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. PMK tersebut telah mengalami perubahan satu kali dengan diterbitkannya PMK Nomor 116/PMK.011/2014.


Lanjut ke cerita dan pertanyaan Warngad temanku yang tadi. Jadi, bisa saja barang yang sama dan memiliki HS Code yang sama mendapatkan penetapan tarif yang berbeda. Pun bila barang tersebut berasal dari negara yang sama, perbedaan jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya masih tetap dimungkinkan. Yang paling eskrim, barang sama, HS sama, negara asal sama, dan sama-sama dilengkapi dengan cerificate of origin, bisakah berbeda penetapan bea masuknya? Tetep bisa, siapa tahu yang satu SKA-nya dianggap gugur dan tidak berlaku. Positif tingting aja Bro, gak selalu yang begitu itu adalah hasil dari kongkalikong dengan Petugas. Ya, meskipun kemungkinan untuk itu tetap saja ada seeh. Hihi..

narasumber : Pak Giman

Advertisements

Bila nilai storage, demurage dll melebihi nilai barang dalam container…?

Dalam sebuah case dimana apabila barang kita di respon sppb dan kemudian di hold oleh pihak P2 dengan alasan SPI expired seperti salah satu importir saya, hal yang di sarankan adalah melengkapi dok. artinya spi harus diperpanjang ketika perpanjangan sudah ok. hal selanjutnya diminta surat dari perdagangan. dan dalam hal ini waktu yang digunakan untuk proses tentulah sangat lama. Lama nya proses ini menyebabkan tingginya biaya penumpukan dan demurage. salah satu importir kami mengalami hal ini. Dan proses sampe pembukaan segel P2 bisa mencapai 3 bulan. Dari document SPI kami proses untuk perpanjangan. Adapun setelah segel dibuka ( dilepas ) dan pemotongan kuota, permasalahan yang timbul adalah tingginya biaya demurage, dan penumpukan di terminal serta denda sppb. Denda sppb yang cukup besar. Dari total biaya storage..40% biaya storage – Lo Lo dan 60% denda SPPB. 

Setelah mengetahui jumlah denda sppb dan storage yang cukup tinggi, kami minta kebijaksanaan Teminal ( dimana kami menggunakan NPCT 1 ) dan ternyata tidak di respon selama beberapa bulan. Ahkirnya kami menghadap Pihak Bea dan cukai tanjung Priok. Baru setelah dibantu mediaasi drngan terminal, kami mendapatkan jawaban..Jawabannya adalah penolakan pemberian discount. 😁😁😁

Selanjutnya pihak importir mengkalkulasi biaya yang harus dikeluarkan. Bagi saya sendiri..kalau misalnya denda demurage dan storage lebih besar ( atau mendekati harga barang tersebut mendingan saya ga ambil ) karenaa memang kita tidak mampu. Daripada mengambil dan denda SPPB serta demurage dan storage sama dengan harga barang mendingan beli barang baru lagi. import. Biar aja barang tersebut di terminal ( mungkin kalau mau ya silahkan dijadikan museum aja 😂😂 

sebenernya case seperti ini sudah beberapa kali kami alami. Dan importir banyak yang mengeluhkan masalah ini. Namun apalah daya importir, pastinya suaranya juga ngga akan di dengar. Permohonan discount aja di jawab kalau bukan salah terminal jadi ya harus ditanggung importir. Padahal ada niatan baik untuk menyelesaikan tapi permohonan kebijaksanaan aja ngga dikasih. Andaikata seperti ini pada siapa -wasitnya- yang bisa menjadi mediasi antara pengusaha, dan instansi yang terkait ? 

 

tiba tiba kok ke inget lagu ini, lagu jaman dulu banget.  Paling keinget kalau dengerinnya di salah satu pojok tempat makan roti bakar dan es tape – mrican.

 

 

namaste 2.jpg

09.11.2016

Terima kasih kepada keluarga, sahabat dan teman teman yang telah menyampaikan doa dan ucapannya di ulang tahun saya kemaren. Baik yang langsung, melalui telp, text dan socmed. Saya ucapkan banyak terima kasih –

Terima kasih untuk Sang khalik yang telah memberikan nafas kehidupan hingga di usia sekarang ini. Untuk semua berkah, kebaikannnya yang tak pernah habis untuk saya selama ini. Dan tentu saja ngga akan bisa saya balas kebaikan Sang Khalik selain dari ucapan syukur ini.

Semoga kedepannya, Allah memberikan kesehatan dan semakin ditambahkan akal untuk berpikir, semakin bisa bersyukur dan memperbaiki ahlak ku. Amin

  • sertai diriku ya Allah …

 

 

Menggenggam..

sand-hand-hand-sand-thumb3634064

Apa yang kita genggam erat, adalah hal yang paling melelahkan. Dan Tuhan mengerti itu, mengerti akan rasa lelah kita – kenapa itu Tuhan melepaskan apa yang kita genggam. Bukan berati Tuhan tidak memudahkan jalan kita, tidak ingin mengabulkan doa doa kita, tapi Tuhan tau kita lelah memegangnya. Sama hal nya beberapa hari yang lalu Tuhan melepaskan apa yang telah saya genggam erat ini. Silahkan Tuhan, karena hanya engkau yang tau lelahnya memegang erat, walaupun saya mengatakan tidak.

If you stumble about believability, what are you living for? Love is hard to believe, ask any lover. Life is hard to believe, ask any scientist. God is hard to believe, ask any believer. What is your problem with hard to believe?

  • Yan Martel – Life in Pi

Kita tidak akan pernah tau apa yang teman dan lawan kita bicarakan dibelakang kita. Belum tentu juga temen kita always ngomong yang baik baik tentang kita, dan lawan kita pun belum tentu membicarakan yang buruk tentang kita.

Saya bertahun tahun mengenal teman saya ini. Tapi entah kenapa she is talking behind my back
Dan bukan pengen dianggap baik atau ngga diomong orang, BUKAN. Hanya sekedar mengingatkan diri saya bahwa yang dekat dan baik di depan bukan tidak mungkin someday akan ngomongin jelek dibelakang saya. Dan bukan ngga mungkin juga yang menggap saya musuh membicarakan kebaikan dari saya

Apapun yang terjadi, sudah selayaknya kita berprasangka baik, bertutur baik dan berbuat baik
Enough